BNP2TKI Gondol Juara Pertama untuk Pelaporan Barang Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai juara pertama dalam ketegori kepatuhan pelaporan barang milik negara.

Menteri Keuangan, Muhamad Chatib Basri menyerahkan langsung penghargaan tersebut dalam acara 'Refleksi Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2012' di Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengaku bersyukur atas pencapaian juara satu oleh lembaga yang dipimpinnya, sekaligus mengharapkan agar hal itu menjadi pemicu peningkatan kinerja di lingkungan BNP2TKI.
"BNP2TKI telah dinyatakan sebagai juara satu untuk kategori kepatuhan melaporkan barang negara, ini jelas sebuah apresiasi yang luar biasa sehingga kami pun akan terus menjaga prestasi ini dengan lebih patuh lagi," ujar Jumhur dalam rilis yang diterima Tribunnews.com.

Menurutnya, BNP2TKI sering melaporkan penggunaan barang negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dalam periode per semester maupun tahunan secara tepat waktu. Selain tepat waktu, BNP2TKI pun mendasarkan pada azas tepat jumlah untuk pelaporannya.
Selain BNP2TKI, kementerian dan lembaga non kementerian yang memperoleh penghargaan serupa di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Koordinator Polhukam, Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika BMKG), Kementerian Perdagangan, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN ).
Pemberian penghargaan kali ini merupakan yang kedua setelah dilaksanakan pada tahun lalu. Upaya itu dimaksudkan guna mendorong adanya tertib administrasi, tertib fisik (barang), serta tertib hukum dalam hal pengelolaan barang negara dari berbagai kementerian dan lembaga nonkementerian di Indonesia.
Kementerian Keuangan juga menyampaikan penghargaan dalam kategori lain, yaitu capaian pelaksanaan sertifikasi barang milik negara yang diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
Di luar itu, terdapat kategori utilisasi barang milik negara dengan masing-masing penghargaan untuk Komisi Yudisial, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemenko Kesra, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Lingkungan Hidup, Arsip Nasional, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Luar Negeri.